TOP News
Home » Hukum » Regional » Geger Pajak Sepeda, Begini Jawaban Kemenhub
Ternyata Pajak Sepeda Hanya Hoax

Geger Pajak Sepeda, Begini Jawaban Kemenhub

Ternyata Pajak Sepeda Yang Lagi Ramai adalah Hoax – Meningkatnya penggunaan sepeda akhir-akhir ini mendapat sorotan serius dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi. Diwartakan dai lalman kompas, selain mengusulkan anjuran pengaturan penggunaan sepeda melalui penyiapan infrastruktur jalan seperti jalur khusus untuk sepeda Dirjen Perhubungan Darat juga membuka wacana pajak sepeda. Budi mengungkapkan, bahwa gagasan tersebut sejalan dengan revisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan sudah didiskusikan dengan Korlantas Polri, kata Budi pada Jum’at (26/6).

Sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009, sepeda termasuk kategori kendaraan yang tidak digerakkan oleh mesin. Karena masuk dalam kelompok bukan kendaraan bermotor maka pengaturannya bisa melalui pemerintah pusat atau berada di pemerintah daerah. Bersepeda dengan tipe sepeda lipat maupun sepeda federal memang terkenal sebagai salah satu alat transportasi yang praktis. Salah satu sepeda yang memiliki harga fantastis adalah sepeda brompton. Selain mahal, dengan bersepeda juga menjadikan tubuh lebih bugar.

Namun belakangan wacana tersebut menjadi kontraversi, sehingga membuat Kemenhub angkat bicara. Melalui juru bicaranya, Adita Irawati, Kemenhub menegaskan bahwa tidak ada rencana Kemenhub memberlakukan pajak sepeda, sama sekali tidak ada. Yang ada adalah menyikapi kondisi adaptasi kebiasaan baru dan semakin banyaknya anggota masyarakat yang menggunakan sepeda untuk aktifitas luar ruang, dirasa perlu adanya regulasi yang bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari para pesepeda tersebut.

Menurut UU No 22 Tahun 2009, negara tidak memungut pajak sepeda dan kendaraan non bermotor lainnya, tetapi negara bisa mengatur persyaratan teknis nya seperti: konstruksi, sistem kemudi, system roda, system rem, lampu dan pemantul cahaya, dan alat peringatan dengan bunyi. (Hoax Pajak Sepeda)

Advertisement

Comments

EDITOR CHOICE

Beda Rapid Test Antibodi, Antigen dan PCR Test

Beda Rapid Test Antibodi, Antigen dan PCR Test

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan syarat baru bagi masyarakat yang akan bepergian ke luar kota dengan menyertakan hasil Rapid Test Antigen. Selain Rapid Test Antigen, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah Rapid Test Antibodi dan PCR Test. Masing-masing test tersebut digunakan untuk mendeteksi adanya virus covid19. Yuk kenali perbedaannya berikut ini: Rapid Test Antibodi Rapid Read More »

Istilah Seputar Vaksin Yang Wajib Kamu Ketahui

Istilah Seputar Vaksin Yang Wajib Kamu Ketahui

Saat ini pengembangan vaksin Covid-19 sedang dilakukan di berbagai penjuru dunia. Banyak informasi yang memberitakan terkait vaksin, jenis vaksin, hingga aktivitas pengembangannya. Agar tidak bingung istilah vaksin, vaksinasi, imunitas, dan imunisasi, yuk kenali pengertiannya sebagai berikut: Vaksin, merupakan produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi system kekebalan tubuh Vaksinasi, merupakan Read More »

Wajib Tau Wisata di Jakarta : Museum Nasional / Museum Gajah

Wajib Tau Wisata di Jakarta : Museum Nasional / Museum Gajah

Museum di Jakarta satu ini dulunya disebut Museum Gajah lantaran keberadaan patung gajah ikonik yang berada di luar gedung. Di dalam Museum Nasional ini kamu bisa mempelajari berbagai macam hal, mulai dari berbagai prasasti dan juga arca-arca peninggalan yang ada di Indonesia hingga berbagai kerajinan dan kebudayaan purba yang ada di Indonesia. Museum Nasional Republik Read More »

Mengenal RUU Cipta Kerja Bagian Dari Omnibus Law

Mengenal RUU Cipta Kerja Bagian Dari Omnibus Law

Sejak Februari 2020, pada mulanya RUU Cipta Lapangan Kerja (CiLaKa) ini sudah dikenal seantero Indonesia dan diganti menjadi RUU Cipta Kerja atau RUU Ciptaker.  Pergantian nama ini karena frase dari “Cipta Lapangan Kerja” terkesan menyalahkan kosntitusi. RUU Ciptaker ini bagian dari Omnibus Law yang di rancang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019 -2023) yang memiliki Read More »

Cara Video Call Bersama 50 Orang Menggunakan WhatsApp Web.

Cara Video Call Bersama 50 Orang Menggunakan WhatsApp Web.

Taukah anda bahwa WhatsApp kini memiliki kemampuan untuk Video Call hingga 50 orang. Baru baru ini pihak WhatsApp telah memperbarui layanannya dengan menambah jumlah Video call yang sebelum nya hanya 2 lalu berkembang menjadi 8 orang dan kini WhatsApp tak tanggung-tanggung menambah pengguna Video Call hingga 50 orang.  Hal ini merupakan salah satu fitur terbaru Read More »